Jakarta (Otolovers) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan dukungan pemerintah dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan MotoGP pada 2020 di Sirkuit Internasional Sentul, Jawa Barat.
“Kita tidak boleh mundur. Maju terus. Pemerintah memberikan dukungan penuh agar MotoGP bisa digelar lagi di Indonesia. Mari bersinergi untuk menjalankan tugas masing-masing,” kata Moeldoko seusai pertemuan di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden, di Jakarta, Selasa.
Ini merupakan perkembangan baru mengenai keinginan Indonesia menjadi penyelenggara balap MotoGP pada 2020. Dalam pertemuan itu dihadiri Patrick Tan, yang mewakili mitra strategis terkait persiapan penyelenggaraan MotoGP di Sentul.
Namun tidak dijelaskan mengenai detil dari kehadiran mitra strategis tersebut, dan sebagian media menyebut itu sebagai representasi kehadiran investor yang siap membantu pembenahan dan seluruh persiapan Sirkuit Sentul sebagai penyelenggara MotoGP 2020.
Dalam pertemuan itu hadir Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumbahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono, Tinton Suprapto, Ananda Mikola, dan jajaran pengelola Sirkuit Sentol Bogor.
Moeldoko, sebagaimana dikutip dalam pernyataan pers Kantor Staf Presiden hari ini, menegaskann bahwa Kantor Staf Presiden siap membantu agar persiapan penyelenggaraan MotoGP di Indonesia berjalan ‘on target’.
Tinton Suprapto menyatakan, menyelenggarakan kembali MotoGP di Indonesia bak mimpi yang menjadi kenyataan. “Moto GP adalah pesta rakyat, yang meskipun dilaksanakan oleh swasta, tapi keuntungan besarnya dirasakan seluruh negeri,” kata Tinton.
Patrick Tan selaku mitra strategis penyelenggaraan MotoGP 2020 menyatakan siap mendukung terlaksanananya event ini. “Apalagi popularitas MotoGP sangat tinggi di Indonesia,” kata pria yang berpengalaman menjadi promotor berbagai event balap internasional ini.
Menteri Pariwisata Arief Yahya menyatakan, penyelenggaraan MotoGP bisa menyedot sedikitnya 100 ribu wisatawan mancanegara. “Dengan segala pengeluaran turis di Indonesia selama lima hari event, keuntungan langsungnya bisa mencapai Rp1 triliun.”
Sementara itu, dampak tak langsungnya bisa mencapai dua kali lipat dari angka itu, karena MotoGP disiarkan langsung melalui 60 stasiun televisi ke 200 negara di dunia. Nilainya sekitar Rp2 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum Basoeki Hadimoeljono menyatakan dukungannya untuk pembangunan kesiapan infrastruktur di sekitar lokasi sirkuit. “Ini adalah proyek swasta murni, tetapi kami siap mendukung jika ada infrastruktur yang terkait untuk kepentingan publik, misalnya jalan, tempat parkir, dan sebagainya,” kata Basoeki.
Pertemuan antara tiga menteri, pengelola sirkuit, dan mitra strategis ini, merupakan tindak lanjut kunjungan Presiden Jokowi ke Sirkuit Internasional Sentul pada 6 Maret 2018 lalu dan pertemuan sebelumnya antara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Tinton, dan Ananda Mikola pada 19 Maret 2018.
Ananda Mikola menambahkan, MotoGP menjadi olahraga otomotif yang digemari berbagai segmen masyarakat Indonesia, dari kalangan atas hingga bawah.
Sisi bisnis MotoGP dapat terlihat dari persaingan tiga pabrikan motor yang pangsa pasar besar ada di Indonesia. “Bayangkan, di motor para pembalap MotoGP terpasang slogan berbahasa Indonesia: Satu Hati dari tim Repsol Honda, Nyalakan Nyali dari Suzuki Ecstar, dan Semakin di Depan milik Movistar Yamaha,” papar Ananda Mikola.
Pada 28 September 1997, Sirkuit Sentul pernah menggelar kejuaraan MotoGP. Saat itu Valentino Rossi turun di kelas 125 cc dan menjadi juara dengan bendera Aprilia, sementara kelas 250 cc dijuarai Max Biaggi dari Honda.
Adapun podium nomor bergengsi 500 cc dipuncaki trio Honda dengan urutan juara Tadayuki Okada (Jepang) diikuti Mick Doohan (Australia) dan Alex Criville (Spanyol).
“Saat itu, gelaran MotoGP tak bisa dilanjutkan lagi di Indonesia karena krisis ekonomi. Jadi kalau MotoGP bisa kembali digelar di Sentul, ini benar-benar mimpi yang jadi nyata,” kata Tinton.
Sumber: Kantor Staf Presiden
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dalam jumpa pers usai pertemuan dengan pengelola Sirkuit Sentol, Bogor, dan mitra strategis di Kantor Staf Presiden di Jakarta, Rabu (18/4/2018).